BUMN Bersama Pemerintah Suntikkan Dana Triliunan, Dorong Ekonomi Riil
JAKARTA - Pemerintah baru saja menempatkan dana sebesar Rp200 triliun dari rekening di Bank Indonesia (BI) ke lima bank BUMN, yaitu BRI, Mandiri, BNI, BTN, dan BSI. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan sekaligus mendorong pertumbuhan kredit. Tujuannya adalah agar sektor ekonomi nasional terdorong lebih dinamis. Namun, efektivitas suntikan dana sebesar ini sangat bergantung pada kondisi sektor riil yang menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi.
Menurut Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, pertumbuhan ekonomi tinggi, misalnya mencapai 8 persen, memang membutuhkan dukungan kebijakan fiskal dan moneter. Namun, sektor riil-lah yang pada akhirnya menentukan laju pertumbuhan ekonomi.
"Kalau hanya mengalirkan Rp200 triliun dari bank sentral ke bank umum tanpa memperbaiki sektor riil, efeknya ke ekonomi riil akan sangat terbatas," ujar Eko dalam diskusi Sentimen Publik terhadap Reshuffle Kabinet yang digelar secara daring baru-baru ini.
Baca JugaJadwal Lengkap Kapal Pelni dari Manokwari ke Surabaya Terbaru
Tantangan Sektor Riil
Sektor riil mencakup usaha produktif yang menyerap tenaga kerja dan menghasilkan barang serta jasa. Masalah saat ini bukan keringnya likuiditas perbankan, melainkan rendahnya permintaan kredit dari pelaku usaha. Data menunjukkan angka kredit yang disetujui bank namun belum ditarik (undisbursed loan) masih tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa iklim usaha belum sepenuhnya kondusif, sehingga pelaku usaha enggan atau belum mampu memanfaatkan fasilitas kredit.
Dampak dari kondisi ini cukup serius. Pertumbuhan sektor riil yang stagnan membuat pengangguran sulit ditekan, dan daya beli masyarakat tetap lemah. Jika sektor riil tidak berkembang, penyerapan tenaga kerja juga terbatas, memperparah masalah pengangguran, serta menurunkan konsumsi rumah tangga yang menjadi motor utama perekonomian.
Reformasi Struktural sebagai Kunci
Eko menegaskan bahwa agar suntikan dana Rp200 triliun efektif, pemerintah perlu melakukan reformasi struktural di sektor riil. Beberapa langkah penting antara lain deregulasi, pemberantasan praktik premanisme yang mengganggu usaha, pemberian kredit murah, dan peningkatan akses pasar. Langkah-langkah tersebut bertujuan agar pelaku usaha mampu memanfaatkan kredit dan memperluas kapasitas usahanya.
Pelatihan keterampilan bagi pelaku UMKM juga dianggap penting. Dengan kemampuan yang memadai, UMKM dapat menggunakan kredit secara optimal, meningkatkan produksi, dan menjangkau pasar yang lebih luas. Di sisi kebijakan fiskal, pemerintah perlu mengedepankan efisiensi anggaran agar APBN digunakan secara optimal dan mendukung program yang bersifat produktif, bukan hanya administratif.
Alokasi Anggaran Produktif
Realokasi anggaran ke belanja produktif seperti infrastruktur digital, irigasi, jalan, dan logistik sangat penting. Investasi strategis di sektor pangan, energi, UMKM, dan kesehatan juga harus dipercepat agar dampaknya bisa dirasakan lebih cepat. Dana transfer ke daerah perlu dimanfaatkan secara produktif, tanpa dipotong, karena pertumbuhan ekonomi daerah menjadi salah satu tumpuan utama pertumbuhan nasional.
Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, meningkatkan permintaan kredit, dan memperkuat peran sektor riil sebagai pendorong utama ekonomi.
Risiko Pengelolaan Dana
Namun, risiko muncul jika dana Rp200 triliun hanya berputar di sistem perbankan tanpa tersalur ke sektor riil. Dana yang tidak terserap produktif bisa menjadi “dana menganggur” yang tidak memberikan multiplier effect bagi perekonomian. Bank akan kesulitan mencari debitur yang layak dan mau meminjam, sementara pelaku usaha masih menghadapi kendala struktural.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa dana ini wajib digunakan untuk mendukung pertumbuhan sektor riil, dan tidak boleh digunakan untuk membeli Surat Berharga Negara (SBN). Bank mitra juga diwajibkan melaporkan penggunaan dana setiap bulan kepada Kemenkeu, untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Sentimen Publik dan Optimisme Ekonomi
Meski kebijakan ini strategis, sentimen publik terhadap reshuffle kabinet dan kebijakan ekonomi masih didominasi skeptisisme. Analisis big data menunjukkan sebagian besar masyarakat pesimis bahwa reshuffle akan membawa perubahan signifikan tanpa evaluasi kinerja yang menyeluruh. Mereka menuntut langkah konkret yang benar-benar memudahkan usaha, mengurangi beban pajak, dan memperkuat sektor riil.
Dengan pengelolaan yang tepat, suntikan dana Rp200 triliun memiliki potensi besar untuk memperkuat likuiditas perbankan, mendorong pertumbuhan kredit, dan menggerakkan sektor riil. Hanya dengan reformasi struktural dan dukungan kebijakan yang tepat, dana ini dapat menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat.
Rekomendasi
