Pajak Perhotelan Kabupaten Malang Optimistis Capai Target Tahun Ini

Pajak Perhotelan Kabupaten Malang Optimistis Capai Target Tahun Ini

JAKARTA - Penerimaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) di sektor perhotelan Kabupaten Malang menunjukkan tren positif. Hingga awal September 2025, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Malang mencatat capaian sebesar 71,57 persen dari target tahunan, atau setara Rp5,92 miliar. Angka ini menegaskan optimisme Bapenda untuk mencapai target penerimaan pajak hotel yang telah ditetapkan sebesar Rp8,27 miliar tahun ini, lebih tinggi dibandingkan Rp7,52 miliar pada 2024.

Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedanthara, menyebut pencapaian ini cukup ideal dengan rata-rata penerimaan pajak sekitar delapan persen per bulan. Meski capaian sudah signifikan, pihaknya terus mendorong peningkatan pajak perhotelan agar target tahunan tercapai. "Kami bersinergi dengan perangkat daerah lain untuk meningkatkan kunjungan wisata," ujarnya.

Peningkatan kunjungan wisatawan menjadi salah satu kunci utama bagi kenaikan pajak hotel. Semakin tinggi tingkat hunian hotel, semakin besar pajak yang masuk ke kas daerah. Upaya Bapenda mendorong sektor pariwisata terlihat dari dukungan aktif terhadap penyelenggaraan event wisata dan budaya. Agenda ini diharapkan menarik lebih banyak wisatawan untuk menginap di hotel-hotel Kabupaten Malang, sehingga berkontribusi langsung pada pendapatan pajak.

Baca Juga

KUR Mandiri 2025 Dukung Pertumbuhan Usaha Mikro Kreatif Secara Optimal

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 10 persen. Tarif ini berlaku untuk 11 jenis penginapan, termasuk hotel, hostel, vila, pondok wisata, motel, losmen, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan, serta glamping. Kebijakan ini memastikan seluruh jenis akomodasi resmi memberikan kontribusi yang adil terhadap pendapatan daerah.

Dalam mendukung efektivitas pemungutan pajak, Bapenda Kabupaten Malang menerapkan Sistem Informasi Monitoring (Simoni). Sistem ini dipasang di hotel-hotel untuk memantau transaksi dan menyetorkan pajak secara otomatis. “Dengan alat ini, pajak yang dibayarkan oleh hotel akan langsung masuk ke Bapenda,” terang Made. Sistem ini tidak hanya memudahkan pelaporan, tetapi juga meningkatkan transparansi dan akurasi penerimaan pajak.

Meski capaian sudah baik, Bapenda menghadapi tantangan baru di 2025. Efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah menyebabkan beberapa kegiatan resmi di hotel berkurang, sehingga berimbas pada potensi penerimaan pajak. Namun, Bapenda tetap optimistis target dapat dicapai. Upaya koordinasi dengan berbagai pihak dan pemanfaatan teknologi menjadi strategi utama untuk mempertahankan pertumbuhan penerimaan pajak hotel.

Made menekankan bahwa kombinasi antara promosi wisata, penyelenggaraan event budaya, dan pengawasan pajak berbasis teknologi menjadi kunci keberhasilan. Peningkatan okupansi hotel tidak hanya menguntungkan pemilik usaha, tetapi juga memberikan manfaat signifikan bagi pendapatan daerah. Strategi ini selaras dengan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap ekonomi lokal.

Selain itu, program monitoring pajak berbasis Simoni juga membantu Bapenda dalam mendeteksi transaksi yang belum tersalurkan secara otomatis, sehingga potensi kehilangan pendapatan dapat diminimalkan. Sistem ini dianggap sebagai langkah inovatif untuk menyesuaikan proses pemungutan pajak dengan perkembangan industri perhotelan yang dinamis.

Bapenda juga terus berkomunikasi dengan pelaku usaha perhotelan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kewajiban pajak. Pendekatan ini diharapkan memperkuat kesadaran para pengelola hotel terhadap kontribusi mereka terhadap pembangunan daerah. Dengan langkah-langkah tersebut, pendapatan pajak di sektor perhotelan diyakini mampu tumbuh secara berkelanjutan, mendukung pembangunan fasilitas publik dan pelayanan masyarakat.

Melalui strategi ini, Bapenda berharap tidak hanya mencapai target tahun ini, tetapi juga menetapkan standar pertumbuhan pajak perhotelan di masa mendatang. Kinerja sektor perhotelan yang baik dapat menjadi indikator kuat bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang. Masyarakat dan pelaku industri diharapkan terus berpartisipasi aktif dalam menjaga konsistensi pembayaran pajak, sehingga program pemerintah dapat berjalan efektif.

Secara keseluruhan, kombinasi antara peningkatan kunjungan wisata, penyelenggaraan event budaya, regulasi pajak yang jelas, dan penggunaan teknologi monitoring pajak telah menunjukkan hasil nyata. Capaian 71,57 persen hingga awal September menjadi bukti bahwa strategi Bapenda berjalan dengan baik dan mampu mengantisipasi tantangan yang muncul. Target penerimaan Rp8,27 miliar diyakini realistis tercapai di akhir tahun dengan pendekatan yang terencana dan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Malang berpotensi menjadi contoh pengelolaan pajak perhotelan yang efektif, inovatif, dan transparan. Kombinasi strategi pemasaran, event budaya, dan sistem monitoring pajak dapat menjadi model bagi daerah lain dalam mengoptimalkan pendapatan dari sektor pariwisata. Made menegaskan, meskipun ada hambatan, optimismenya tetap tinggi. “Walaupun begitu, kami tetap optimistis bisa mencapai target,” tutup Made.