KPR Rp 1 Juta per Bulan: Upaya BUMN Genjot Kepemilikan Rumah untuk MBR

KPR Rp 1 Juta per Bulan: Upaya BUMN Genjot Kepemilikan Rumah untuk MBR

JAKARTA - Kementerian BUMN tengah merancang strategi untuk memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat menengah dan berpenghasilan rendah (MBR). Langkah ini menitikberatkan pada inovasi produk kredit pemilikan rumah (KPR) dengan skema angsuran yang ringan, termasuk target angsuran hingga Rp 1 juta per bulan, sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat dengan penghasilan terbatas.

Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo, menegaskan bahwa inovasi ini dilakukan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP) maupun subsidi bunga, dengan tenor kredit yang lebih panjang, mencapai 20-30 tahun. "Kami tengah berinovasi akan produk. Hal itu melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Rumah (FLPP) maupun subsidi bunga, agar tenor kredit pembelian rumah (KPR) lebih panjang, 20-30 tahun dengan angsuran sampai Rp 1 juta per bulan," ujarnya.

Menurut Wamen Tiko, strategi ini mempertimbangkan daya beli masyarakat. Bagi kelompok yang berpenghasilan sekitar Rp 5 juta per bulan, bank biasanya menetapkan maksimum cicilan 30% dari penghasilan, atau sekitar Rp 1,5 juta. Dengan KPR inovatif ini, masyarakat berpenghasilan Rp 4 juta pun diharapkan bisa menjangkau kepemilikan rumah.

Baca Juga

OVO Nabung Superbank Hadirkan Tabungan Digital Menguntungkan

Selain itu, pemerintah juga meninjau penyesuaian harga rumah subsidi yang saat ini berada di angka Rp 166 juta. Penyesuaian ini dilakukan secara bertahap untuk menyelaraskan kualitas rumah subsidi dengan rumah bagi masyarakat berpenghasilan menengah. "Nanti, (perbedaan) harga rumah subsidi dengan yang untuk masyarakat berpenghasilan menengah makin dekat. Secara kualitas, rumah subsidi dengan yang untuk berpenghasilan menengah pun tak terlalu jauh," kata Wamen Tiko.

Direktur Utama Perumnas, Tambok Setyawati, menambahkan bahwa prospek kepemilikan rumah melalui skema KPR subsidi maupun non-subsidi masih sangat tinggi. Meski demikian, inovasi produk keuangan perbankan tetap diperlukan agar serapan KPR optimal.

Dengan langkah-langkah ini, Kementerian BUMN berharap permintaan masyarakat terhadap hunian meningkat, sekaligus mendukung percepatan pemenuhan kebutuhan rumah bagi MBR dan masyarakat menengah.